Kamis, 25 November 2010

Warga negara dan Negara

Dubes Saudi janji kasus Sumiati dituntaskan

Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Abdul Rahman al Khayyat menyebut kasus penyiksaan Sumiati, TKW asal Indonesia di Saudi, sebagai perbuatan biadab.

Dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (18/11), Khayyat berjanji aparat Saudi akan menangani kasus ini sesuai hukum yang berlaku.

"Sumiati, seorang tenaga kerja asal Indonesia, mengalami suatu tindakan biadab," kata Khayyat, melalui penerjemah.

"Kami berharap pelaku akan ditindak sesuai hukum yang berlaku di Saudi."

Kasus Sumiati menarik perhatian sejumlah kalangan, antara lain dari Presiden Yudhoyono yang menyebut kasus ini sebagai penyiksaan yang luar biasa.

Ia menjadi korban penganiyaan fisik dan bibirnya digunting oleh keluarga majikan. Sumiati mengalami luka sangat serius, termasuk dua kakinya yang hampir tidak dapat digerakkan dan kulitnya melepuh akibat terbakar.

Mengomentari penyiksaan terhadap Sumiati, Dubes Khayyat membantah anggapan bahwa banyak TKI yang menjadi sasaran aksi kekerasan selama bekerja di Saudi.

"Kasus ini bukan berarti bahwa tenaga kerja Indonesia di Arab mendapat perlakuan kasar. Kami melindungi mereka dan memperlakukan mereka dengan baik," kata Khayyat.

Buktinya, tambah Khayyat, setelah kembali ke Indonesia banyak TKI masih ingin kembali bahkan sebagian memilih tinggal hingga puluhan tahun.
Pejabat berangkat

Kasus ini bukan berarti bahwa tenaga kerja Indonesia di Arab mendapat perlakuan kasar. Kami melindungi mereka dan memperlakukan mereka dengan baik

Abdul Rahman al Khayyat

Presiden Yudhoyono Selasa lalu memerintahkan pembentukan tim khusus untuk membela hak Sumiati dan menuntut pemerintah Saudi menghukum berat penganiayanya.

Kamis sore dijadwalkan kerabat Sumiati dan sejumlah pejabat termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Linda Gumelar, berangkat ke Saudi.

Organisasi HAM Amnesty International juga menyatakan prihatin dengan kasus Sumiati.

Kasus ini memunculkan seruan penghentian sementara (moratorium) pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi yang kini jumlahnya mencapai lebih dari 1 juta orang juga muncul dari berbagai kalangan.

Arab Saudi adalah salah satu negara tujuan utama kelompok pekerja asing dunia, namun tidak punya satu perjanjian khusus dengan negara manapun menyangkut hak dan kewajiban pekerja asing di sana.

Khayyat mengatakan jika Indonesia menginginkan perjanjian kesepakatan itu dibuat, maka pendekatannya harus dilakukan melalui jalur diplomasi.

sumber:http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2010/11/101118_sumiatiembassy.shtml



solusi:Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin mengemukakan, Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan komunikasi dengan negara lain sebagai salah satu upaya melindungi TKI dari tindakan yang merugikan.

"Masalah TKI (Sumiati dll) yang mendapat perlakuan mengenaskan di Arab Saudi adalah masalah klasik yang selalu berulang. Kini solusinya hanya bisa dilakukan di tingkat Presiden RI dan Raja Arab Saudi," katanya dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta, Kamis.

Dia menegaskan, kedua kepala negara harus mampu menghentikan pelanggaran HAM terhadap TKI. "Kita berharap SBY mampu berkomunikasi dengan Raja Arab Saudi agar TKI memperoleh perlindungan optimal dalam semua aspeknya selama berada di Arab Saudi," katanya.

Wakil Ketua MPR dari PPP itu mengemukakan bahwa menjaga dan memelihara harkat dan derajat kemanusiaan adalah perintah agama dan konstitusi.

Masalah TKI di Arab Saudi juga mendapat perhatian serius dari Komisi I DPR yang membidangi luar negeri. Anggota Komisi I DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, pihaknya akan membahas masalah Sumiati binti Salan Mustapa, TKI yang disiksa majikannya di Arab Saudi.

Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, Komisi I akan memprioritas agenda tersebut untuk masa sidang mendatang.

Komisi I akan membicarakan masalah tersebut dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat.

"Soal Sumiati, itu sangat memprihatinkan dan sudah saatnya pemerintah, legislatif menangani secara serius. Komisi I sudah mengagendakan rapat kerja bersama dengan Komisi IX, Kemenlu, Kemenakertrans dan BNP2TKI," katanya.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu menambahkan, apa yang menimpa TKI asal Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut merupakan perbuatan di luar batas kemanusiaan.

"Apa yang menimpa Sumiati sudah keterlaluan. Itu di luar peri kemanusiaan dan harus menjadi perhatian kita semua. Hubungan itu menjadi baik kalau mereka memperlakukan secara baik masyarakat kita yang ada di negara tersebut," katanya.

Nurhayati mengatakan, Komisi I telah melakukan banyak hal terkait dengan pelayanan TKI yang ada di berbagai negara. Bahkan, telah ada program khusus bagi TKI dengan anggaran besar yang diharapkan bisa memberi kebaikan bagi TKI.

"Komisi I sudah banyak melakukan kerja untuk TKI di luar negeri, terutama soal `citizen service` untuk memberi pelayanan kepada masyarakat Indonesia di luar negeri. Anggarannya sudah ada dan sudah dilakukan sejak tahun lalu," ujarnya.

Nurhayati juga menyesalkan masih ada penyiksaan yang dialami TKI di luar negeri.

"Soal Sumiati, kalau hanya alasan tidak bisa berbicara bahasa Inggris atau bahasa Arab lalu disobek mulutnya. Sekarang ini sudah ada BNP2TKI, apa kerjanya badan ini dan apa kerja Menakertrans," katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan kepada Menlu Marty Natalegawa dan Menakertrans Muhaimin Iskandar untuk menangani secara serius kasus penyiksaan terhadap TKI yang baru-baru ini terjadi di Arab Saudi.

"Itu luar bisa penyiksaan yang dilakukan kepada saudari kita, saudari Sumiati," kata Presiden Yudhoyono.

Presiden juga meminta agar hukum dapat ditegakkan dan diplomasi secara menyeluruh dapat dilakukan.

"Saya ingin ada misi, bikin tim berangkat ke Saudi Arabia untuk memastikan yang bersangkutan mendapatkan perawatan, pengobatan yang terbaik sertakan juga tim medis kita," kata Presiden.

Terkait isu untuk mengaburkan proses hukum atas kasus ini, SBY menekankan agar hal tersebut jangan sampai terjadi karena kebenaran harus tetap ditegakkan.

Selasa, 09 November 2010

5.PELAPISAN SOSIAL DAN PERSAMAAN DERAJAT

Perbedaan Sistem Pelapisan Sosial Dan Masyarakat
Menurut sifatnya, maka system pelapisan dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi :

1. Sistem pelapisan masyarakat yang tertutup.
Di dalam system ini pemindahan anggota masyarakat ke lapisan yang lain baik ke atas maupun ke bawah tidak mungkin terjadi, kecuali ada hal-hal yang istimewa. Di dalam system yang demikian itu salah-satu jalan untuk dapat menjadi anggota lapisan dari suatu masyarakat adalah kelahiran. Sistem pelapisan tertutup kita temui misalnya di India yang masyarakatnya mengenal system kasta.
Sistem stratifikasi social yang tertutup biasanya juga kita temui dalam masyarakat feudal atau masyarakat yang berdasarkan realisme. (Seperti pemerintahan di Afrika Selatan yang terkenal masih melakukan politik hapart-heid atau perbedaan warna kulit yang disahkan oleh undang-undang.

2. Sistem pelapisan masyarakat yang terbuka.
Di dalam system yang demikian ini setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk jatuh kelapisan yang ada di bawahnya atau naik ke lapisan yang ada di atasnya. Sistem yang demikian ini dapat kita temukan misalnya di dalam masyarakat Indonesia sekarang ini. Setiap orang diberi kesempatan untuk menduduki segala jabatan apabila ada kesempatan dan kemampuan untuk itu. Tetapi disamping itu orang juga dapat turun dari jabatanya bila dia tidak mampu mempertahankannya.
Dalam hubunganya dengan pembangunan masyarakat, system pelapisan terbuka sangat menguntungkan. Sebab setiap warga masyarakat diberi kesempatan untuk bersaing dengan yang lain. Dengan demikian orang berusaha untuk mengembangkan segala kecakapannya agar meraih kedudukan yang dicita-citakan. Demikian sebaliknya bagi mereka yang tidak bermutu akan semakin di desak oleh mereka yang cakap, sehingga yang bersangkutan bias jadi jatuh ke tangga social yang lebih rendah.

*Beberapa Teori Tentang Pelapisan Sosial

Bentuk konkrit dari pelapisan masyarat ada beberapa macam. Ada sementara sarjana yang meninjau bentuk pelapisan masyarakat hanya berdasar salah-satu aspek saja misalnya aspek ekonomi atau aspek politik saja, tetapi sementara itu ada pula yang melihatnya melalui berbagai ukuran secara konprehenshif. Selanjutnya itu ada yang membagi pelapisan social masyarakat yang lebih sederhana (misalnya membagi hanya menjadi dua bagian),. Sementara itu ada pula yang membagi tiga lapisan atau lebih.
Oleh karena itu beberapa sarjana memiliki beberapa tekanan yang berbeda-beda di dalam menyampaikan teori-teori tentang pelapisan masyarakat. Beberapa dicantumkan di sini :

1. Aristoteles mengatakan bahwa di dalam tiap-tiap Negara terdapat tiga unsure, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat sekali dan mereka yang berada di tengah-tengahnya.
2. Prof. Dr. Selo Sumardjan dan Soelaiman Soemardi SH.MA. menyatakan sebagai berikut : selama di dalm masyarakat ada sesuatu yang dihargai olehnya dan setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargainya maka barang itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sitem berlapis-lapis dalam masyarakat.
3. Vilfredo Pareto, sarjana Italia, menyatakan bahwa ada dua kelas yang senantiasa berbeda setiap waktu yaitu golongan Elite dan golongan non Elite.
4. Gaotano Mosoa, sarjana Italia, menyatakan di dalam selruh masyarakat yang sangat kurang berkembang, sampai masyarakat yang paling maju dan penuh kekuasaan dua kelas selalu muncul ialah kelas yang pemerintah dan kelas yang diperinah.
5. Karl Marx ada dua macam di setiap masyarakat yaitu kelas yang memiliki tanah dan alat-alat produksi lainnya dan kelas yang tidak mempunyai dan hanya memiliki tenaga untuk di sumbangkan di dalam proses produksi.

*Studi Kasus

WASHINGTON DC (Pos Kota) – Sholat Idul Fitri bersama warga Indonesia di Washington, bertambah meriah tahun ini dengan kehadiran dubes baru dan Sri Mulyani.

Sekitar 2.000 warga Indonesia yang tinggal di Washington dan sekitarnya melaksanakan salat Ied, yang dilanjutkan dengan halal bihalal. “Sesudah pindah, ini lebaran pertama saya. Saya rasa meriah sekali dan penuh. (Jumlah jemaah) lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, menurut saya, sewaktu saya di sini dulu,” kata Sri Mulyani.

Warga yang hadir pun setuju, suasana perayaan hari Idul Fitri di antara komunitas Indonesia, semakin lama semakin meriah. “Alhamdulillah,” ujar Amin Hasan dan keluarga yang hadir di tempat sholat. Selain Sri Mulyani, salah seorang Direktur Pelaksana Bank Dunia yang juga mantan Menkeu, Sri Mulyani, turut hadir di antara jemaah Dino Patti Djalal, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat yang baru tiba di Washington.
Dino mengaku terkesan dengan suasana kekeluargaan warga Indonesia di tanah rantau. “Saya bangga hari ini menjadi orang indonesia di Amerika dan juga bangga dengan kinerja dan semangat warga Muslim kita di sini,” ujar Dino, sebagaimana dilaporkan VoA.
Selain halal bihalal, warga Indonesia mengisi perayaan Idul Fitri dengan berbagai acara baik bagi orang dewasa, remaja maupun anak-anak, seperti kasidahan dari ibu-ibu, nasyid oleh bapak-bapak, pembacaan puisi dan hiburan lainnya dari anak-anak dan remaja.


sumber:http://gustianharfiansyah.blogspot.com/2010/10/pelapisan-sosial-dan-persamaan-derajat_6253.html


solusi: sangat bagus sekali sikap kekeluargaan yang di miliki warga masyarakat Indonesia. Walaupun di Negara lain tetap saling bersatu untuk sebuah kebaikan dan juga terdapat tingkat pelapisan social yang berbeda namun tetap menjadi satu, yaitu warga Indonesia. Dengan adanya momen Idul Fitri tersebt dapat dikatakan bahwa interaksi atau silahturahmi social, tidak sama sekali memandang jabatan ataupun gelar yang dimiliki seseorang.

Jumat, 05 November 2010

8. prasangka, diskriminasi dan etnosentrisme

Kemiskinan yang dialami petani di Indonesia bukan karena para petani kita malas dan tidak berpendidikan. Kemiskinan petani disebabkan persoalan struktural, yaitu tidak adanya kebijakan pemerintah yang dapat mengeluarkan petani dari jebakan kemiskinan.

Menurut Julian Junaedi alias JJ Polong, dosen Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Sabtu (1/8), yang ditemui di Sekretariat Walhi Sumsel, kebijakan pertanian sejak Orde Baru lebih memfasilitasi kelompok pemodal. Ketika pemilik modal berkonflik dengan rakyat, pemilik modal yang selalu dilindungi pemerintah.

Awal perkenalan Julian dengan persoalan kemiskinan petani dimulai sejak masih menjadi mahasiswa pada tahun 1980-an. Julian membuat skripsi tentang kemiskinan petani di lokasi transmigrasi Batumarta. Dari penelitian skripsi itu Julian melihat banyak persoalan kemiskinan petani yang tidak diperolehnya di bangku kuliah.

"Tahun 1990-an saya sudah menjadi dosen Fakultas Pertanian Unsri, konflik tanah di Sumsel sangat banyak dan keras. Sejak saat itu saya semakin terlibat dalam aktivitas membela kaum miskin dan marjinal. Akibatnya, saya sering berhadapan dengan aparat keamanan," kata Julian.

Meskipun berprofesi sebagai dosen, Julian tetap aktif dalam kegiatan LSM masyarakat di bidang pertanian. Alasannya, kegiatan lembaga swadaya masyarakat lebih konkret dalam membela petani. Julian sempat menjadi Dewan Daerah Walhi Sumsel dan aktif dalam kelompok diskusi di LBH Palembang.

Pria yang lahir di Baturaja, 1 Juli 1965, itu bersama temantemannya mendirikan lembaga swadaya masyarakat yang diberi nama Federasi Serikat Petani Indonesia pada tahun 1998. Kemudian, tahun 2007, organisasi tersebut berubah nama menjadi Serikat Petani Indonesia.

Julian mengungkapkan, petani Indonesia tetap miskin karena sifat petani di Indonesia masih subsistem, yaitu bertani hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Akan tetapi, tiba- tiba pemerintah memberikan izin kepada perusahaan perkebunan dengan asumsi petani tidak bisa mengelola lahan.


sumber:http://blog.unsri.ac.id/admin/universitas-sriwijaya/julian-mencari-solusi-lepaskan-kemiskinan-petani/mrdetail/977

solusi:Menurut Julian, solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah kerja sama antara lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah daerah dalam membuat program khusus. Lembaga swadaya masyarakat jangan dianggap sebagai musuh, tetapi rekan bertukar pikiran. Julian menjelaskan, program khusus itu tidak sekadar bagi-bagi lahan untuk petani tanpa lahan atau reformasi agraria. Petani butuh pengembangan diri, misalnya memberikan kredit dan pengetahuan di bidang agrobisnis.

7. ilmu pengetahuan, teknologi dan kemiskinan

Masalah Sosial (Kasus Kemiskinan) dan Upaya Pemecahannya

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pokok dalam pembangunan di Indonesia. Masalah kemiskinan menjadi isu sentral terutama setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi memuncak pada periode 1997-1998. Kemiskinan juga merupakan suatu keadaan yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan berbagai keadaan kehidupan. Meskipun kemiskinan yang paling parah terhadap keadaan berkembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region.
Di Negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan tuna wisma / gelandangan yang menempati daerah-daerah kumuh (skun area) di pinggiran kota. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar dan bukan makanan yang paling pokok. Kekeliruan yang sering kali adalah kemiskinan didefinisikan hanya sebagai fenomena ekonomi dalam arti rendahnya penghasilan / tidak memiliki mata pencaharian, kompenen alam yang tidak mendukung, misalnya tanah pertanian tidak subur, berkurangnya daerah serapan air serta komponen sosial yang berupa penduduk, tehnologi dan transportasi yang rendah.
Dalam pendekatan tentang keruangan dan perencanaan, bahwa faktor-faktor yang menguasai penyebaran dan bagaimanakah pola tersebut dapat diubah agar penyebaran lebih efisien dan lebih wajar (Bintarto; Surastopo, 1983:12). Analisis keruangan yang harus diperhatikan antara lain penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang dirancang. Pendekatan tersebut memperoleh penguatan dalam GBHN 2000-2004 dan propenas 2001-2004, yaitu kajian kemiskinan dilakukan dengan pendekatan bahwa masyarakat memperoleh ruang utuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka masing-masing. Upaya pembagunann perlu diarahkan pada penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kehidupan yang lebih baik, dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan oleh setiap anggota masyarakat.



sumber:http://partytaufiq.blogspot.com/2010/10/ilmu-pengetahuan-teknologi-dan.html

solusi:Upaya Penanganan/Pemecahan Masalah.
Untuk mendorong perekonomian rakyat, banyak para ahli yang menyarankan agar paket-paket deregulasi dapat secara langsung membantu atau mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat, sekaligus untuk mengatasi kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah. Untuk itu, selain perlunya peranan pemerintah, maka pengembangan keswadayaan masyarakat juga penting artinya. Pengembangan keswadayaan masyarakat selain memerlukan kebijakan publik yang menyentuh kepentingan masyarakat, inisiatif dari bawah, yang berasal dari masyarakat, juga diperlukan.
Program perkreditan, seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), dan program perkreditan lainnya yang melekat dengan program BIMAS dan INMAS merupakan bagian dari usaha menggerakkan ekonomi rakyat. Namun hal tersebut masih perlu dikembangkan dan masih memerlukan kajian, terutama yang menyangkut efektifivitasnya. Kebijakan perkreditan untuk golongan ekonomi lemah ini sering mendapat kritikan, terutama faktor bunga yang terlalu tinggi atau bunga terlalu rendah, sehingga tidak mendorong petani untuk menggunakan fasilitas kredit tersebut untuk meningkatkan usaha produktif.
Kebijakan ekonomi makro juga mempengaruhi proses pemerataan adalah kebijakan di sektor perpajakan. Pertanyaan yang sering muncul adalah sejauh mana kebijakan di sektor perpajakan dapat mengurangi beban golongan ekonomi lemah dan sejauh mana pengalokasian penerimaan pajak dalam program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Sistem perpajakan progresif yang telah diberlakukan dinilai positif untuk dikembangkan terus, karena selama ini kebijakan sektor tersebut dianggap masih belum adil. Sebagai contoh, golongan masyarakat miskin membayar pajak hampir sama dengan masyarakat yang tingkat penghasilannya sekitar 10 kali lipat.
Proyek-proyek Inpres juga merupakan salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong program pengentasan kemiskinan, namun efektivitas dan manfaatnya terhadap golongan masyarakat miskin masih perlu ditingkatkan. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dikenalkan mulai awal tahun sembilan puluhan merupakan upaya mendorong perekonomian rakyat, terutama untuk meningkatkan kemampuan permodalan dan usaha masyarakat miskin. Mengingat keberadaan program ini masih pada tahap permulaan, maka perkembangan dan keberhasilannya masih memerlukan pengamatan lebih lanjut. Itu pula yang turut melatarbelakangi lahirnya Program Pembangunan Prasarana/Sarana Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan saat ini sudah pada periode Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Menciptakan lapangan kerja untuk orang miskin ,agar terkurangnya kemiskinan yang berada di suatu Negara,dan memberi pendidikan agar mereka tahu bertapa pentingnya pendidikan bagi manusia, agar tidak di bodohi oleh orang lain,dan membuat rencana untuk memperkcil kemiskinan

6. masyarakat perkotaan dan pedesaaan

PHI Jakarta dan PHI Bandung, Satu Perkara Dua Putusan?
[Kamis, 02 August 2007]
Pengusaha menyatakan perselisihan yang terjadi adalah mengenai Perjanjian Kerja Bersama, sementara pekerja menilai ini soal kenaikan gaji.
Perselisihan kepentingan antara PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone) dengan dengan serikat pekerjanya memunculkan kemungkinan adanya dua putusan dari pengadilan yang berbeda dalam perkara serupa. Kedua perkara tersebut adalah perselisihan dalam menentukan prosentase penentuan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) pekerja.

Busrizal yang menjadi wakil pekerja menyatakan kenaikan gaji pekerja dihitung dari tiga komponen. Ketiga komponen ini ialah besaran inflasi dengan melihat data Biro Pusat Statistik, kenaikan berkala yang juga tetap, dan PTH. Buruh meminta 9,13 persen Brigestone tetap tidak bergerak dari 0 persen.

Lantaran perundingan bipartit mentok, lanjut Busrizal, Bridgestone yang beroperasi di Jakarta, Bekasi, dan Karawang sepakat dengan pekerja untuk membawa perselisihan ke forum mediasi di Bekasi. Saat itu anjuran mediator menyebutkan PTH diberikan kepada pekerja sebesar 6,12 persen, ujarnya. Pekerja menerima anjuran, sementara pengusaha menolak.

Anjuran itu digugat Bridgestone ke PHI Jakarta. Pada saat bersamaan sejumlah pekerja juga sudah menggugat ke PHI Bandung karena Bridgestone menolak anjuran. Rizal menyatakan putusan di Bandung akan dibacakan tanggal 2 Agustus 2007 ini. Sementara itu, sidang di PHI Jakarta pada 26 Juli lalu masih tahap pembuktian setelah sebelumnya hakim menolak eksepsi pekerja soal kompetensi relatif.

Di Bandung, eksepsi Bridgestone masih akan diputus oleh hakim bersama putusan akhir. Sementara itu Majelis Hakim PHI Jakarta yang diketuai Lilik Mulyadi telah menyatakan institusinya sebagai pihak yang berwenang.

Lewat putusan selanya minggu lalu, Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif pekerja. Di salinan putusan sela itu, penolakan didasarkan pada Pasal 24 (5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmen) Nomor Kep-48/MEN/IV/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Hakim menganggap ini adalah tentang kenaikan gaji yang dasarnya ialah PKB. Kemudian Berdasarkan Pasal 24 Ayat (5) Kepmen soal Pembuatan PKB, Brigestone berhak mengajukan gugatan di PHI Jakarta. Pasal ini menyebutkan bila tempat pekerja bekerja lebih dari satu daerah hukum PHI, maka gugatan diajukan pada PHI yang daerah hukumnya mencakup domisili perusahaan.

Upah atau PKB?
Busrizal tidak sependapat dengan putusan sela Hakim PHI Jakarta. Menurut dia perselisihan ini bukan dalam rangka pembuatan PKB, melainkan berdasarkan kebiasaan di perusahannya. Ini perselisihan soal kenaikan gaji, kenaikan gaji tidak diatur spesifik, melainkan dirundingkan tiap tahun secara terpisah dengan perundingan pembuatan PKB ujarnya.

Ditambahkan Busrizal, perjanjian kerja yang sekarang berlaku masih PKB 2005-2007, yang diperpanjang untuk satu tahun. Ia kemudian menyatakan bahwa PTH tidak diatur dalam PKB. Jadi atas dasar hal-hal tersebut ia beranggapan PHI jakarta tidak memiliki kompetensi relatif.

Kemudian pekerja mengklaim bahwa PHI Bandunglah yang memiliki kompetensi relatif. Selain itu Ia mendasarkannya pada kesepakatan pekerja dan pengusaha yang menyatakan sepakat menunjuk forum mediasi di Bekasi soal kenaikan upah.

Gugatan pekerja ke PHI Bandung, jelas Busrizal, didasarkan atas pelanggaran kebiasaan di Bdrigestone yang menurutnya telah menjadi hukum. Mengutip tabel dalam Jawaban pekerja di PHI jakarta komponen kenaikan persentase PTH telah diberikan Bridgeston sejak tahun 2000. Dalam anjuran mediator di Bekasi ini tidak disinggung soal pembuatan PKB baik oleh pengusaha, pekerja maupun mediator.

Dihubungi terpisah per telpon, kuasa hukum Bridgestone Endang Susilowati menyatakan sepakat dengan majelis hakim. PHI jakarta yang kompeten. Di Kepmen tahun 2004 kan ada, disitu diatur gugatan bisa diajukan di domisili pengusaha. Sayangnya ia menolak berkomentar lebih jauh.

Bagaimana kalau kelak ada dua putusan yang berda? Jawaban atas pertanyaan ini terekam dalam perbincangan sesama buruh sewaktu mengikuti persidangan. Kalau keluar dua putusan, nanti nilai yang dari PHI mana yang dipakai? tanya seorang pekerja. Dua-duanya aja ditambahin, timpal pekerja lain. Terus dibagi dua?. Ya, ga usah, biarin aja kata pekerja diikuti derai tawa. Dan hakim memutuskan….




sumber:http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/04/kehidupan-masyarakat-perkotaan-dan-masyarakat-pedesaan

4. pelapisan sosial dan persamaan derajat

KESAMAAN DERAJAT DAN HUKUM di INDONESIA

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang didasarkan ikatan – ikatan yang sudah teratur. Masyarakat terbentuk dari kumpulan dari individu – individu yang memiliki latar belakang yang berbeda sehingga akan membentuk masyarakat yang heterogen yang terdiri dari kelompok – kelompok sosial. Dengan hal ini didalam kelompok sosial ini pun akan terjadi pelapisan masyarakat. Pelapisan Masyarakat berarti jenjang status dan peranan yang relatif permanen yang terdapat dalam sistem sosial didalam hal perbedaan hak, pengaruh, dan kekuasaan.

Namun Pelapisan Masyarakat tidak berpengaruh di mata Hukum. Hal ini dapat dilihat pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki kesamaan dimata hukum.

Kita dapat melihat contoh kasus Minah(55) seorang nenek buta huruf yang divonis 1,5 bulan kurungan penjara dikarenakan mencuri 3 buah coklat di perkebunan PT RSA. Hal ini sungguh memilukan hati, sampai – sampai hakim yang mengadili nenek tersebut menitikan air mata. Berbeda dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat – pejabat tinggi negara yang mencuri kesejahteraan rakyat,mereka sangat sukar sekali ditangkap dan selalu pintar mengelak. Apabila mereka tertangkap,mungkin penjara yang akan mereka huni bak kamar hotel berbintang yang memiliki tempat tidur,pendingin ruangan,dll.


Dengan melihat kasus – kasus diatas dapat dibuktikan bahwa persamaan derajat dimata hukum di Indonesia sekarang ini tidak berasaskan pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Sistem Hukum Indonesia pun seharusnya sudah mesti dibenahi agar tidak terjadi lagi perbedaan derajat masyarakat dimata hukum.


sumber:http://kuliahbagusajah.blogspot.com/2010/03/pelapisan-sosial-dan-kesamaan-derajat.html


solusi:Kesetaraan gender bias diartikan dengan kesamaan kesempatan antara pria dan wanita diberbagai bidang , banyaknya ketimpangan yang dirasakan bias keluar dari bentuknya dengan sosialisasi bahwa dalam mengenai hak perempuan mempunyai posisi yang sama dengan laki-laki meskipun tidak melupakan kodrat dan kewajibannya sebagai perempuan.

Selasa, 19 Oktober 2010

pemuda dan sosialisasi

Contoh Kasus Penyimpangan Pemuda beserta solusinya


1. a. Pengertian kebudayaan,

Menurut bahasa Kebudayaan, cultuur dalam bahasa Belanda dan culture dalam bahasa Inggris, berasal dari bahasa Latin “colore” yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan. Dari pengertian budaya dalam segi demikian berkembanglah arti culture sebagai “segala daya dan aktivitet manusia untuk mengolah dan mengubah alam”.
Menurut istilah Kebudayaan adalah sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan manusia untuk menguasai alam sekelilingnya untuk keperluan masayarakat. Rasa yang meliputi jiwa manusia ynag mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan. Cipta merupakan kemampuan mental, kemamapuan berpikir dari orang-orang yang hidup sebagai anggota masyarakat, senua karya, rasa, dan cipta dikuasai oleh karsa dari orang-orang yang menetukan kegunaannya agara sesuai denagn kepentingan masayarakat. (Selo Soemarjan dan Soelaeman Sumardi).
b. Perubahan social,
Perubahan social adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi system social, nilai, sikap, dan pola perilaku individu dalam kelompoknya.
c. Perubahan budaya,
Perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi dalam system ide yang dimiliki bersama pada berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat yang bersangkutan.
d. Perbandingan antara perubahan social dengan perubahan budaya,
Dari pengertian di atas dapat saya simpulkan bahwa secara fisik mugkin keduanya memiliki kesamaan yaitu pada perubahan yang terjadi di masyarakat yang mengakibatkan sesuatu. Akan tetapi secara muatan berbeda, perubahan social lebih ditekankan pada perubahan individu secara social, nilai, sikap dan pola perilakunya atau sifatnya perorangan. Sedangkan perubahan budaya lebih pada perubahan secara kelompok atau kebersamaan dalam satu ide bersama pada berbagai bidang kehidupan masyarakat.

2. a. Pemuda
Pemuda adalah mereka yang berumur 15-30 tahun, tetapi ada juga yang mengatakan pria sekitar umur 11-12 tahun, sedangkan wanita sekitar 9 tahun.
Macam-macam pemuda terdapat empat golongan:
1. Pemuda urakan.
Pemuda yang ingin berkehendak tanpa memperhatikan peraturan yang ada.
2. Pemuda nakal.
Pemuda yang cenderung memanfaatkan perubahan yang baik dalam suatu bangsa menjadi perubahan yang jelek.
3. Pemuda revolusioner
Pemuda yang mengadakan suatu perubahan bangsa secara besar-besaran.
4. Pemuda yang sholeh
Pemuda yang mempunyai sifat ulil albab.

Sedangkan hubungan pemuda dalam individu, keluarga, dan masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Sebagai individu
Pemuda sebagai individu adalah orang yang sejak lahir sudah mempunyai cirri-ciri klhas watak seorang ondividu yang konsisten danmemberikan identitas yang khusus bagi para pemuda untuk membentuk suatu kepribadian yang dimilki para pemuda.
2. Keluarga
Hubungan pemuda denagn keluarga sangat erat sekali setelah individu sudah melekat dihati para pemuda , keluarga juga sangat juga berpengaruh terhadap para pemuda karena sejak lahir para pemuda sudah berhadapan dengan anggota keluarga, ayah dan ibu terutama keluarga juga merupakan pendidikan atau guru yang pertama bagi individu dan membentuk sikap-sikap individu terhadap para pemuda untuk menciptakan para pemuda menjadi pemuda yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan mempunyai perilaku yang baik.
3. Hubungan pemuda dan masyarakat kita telah kita ketahui bahwa masyarakat terdiri dari berbagai etnis, kelompok, dan aturan, belum tentu juga aturan setiap pemuda dimasyarakat itu sama atau memiliki norma yang sejalan, kadang juga masyarakat yang satu membolehkan pemuda dan ada juga masyarakat yang tidak membolehkan pemuda. Demikian pula sosialisasi dari pemuda yang bersalakan dari masyarakat perkotaan dan pedesaan yaitu hubungan yang rasional impersonal yang tidak intim pada masyarakat kota sebaliknya tidak rasional, personal dan intim pada masrakat pedesaan, artinya para pemuda harus mengerti norma dan peraturan yang ada didalam semua masyarakat sehingga para pemuda tidak melakukan hal – hal yang tidak baik dan dapat mencegah pertengkaran antar pemuda yang berbeda dari masyarakat.

Contoh Kasus Penyimpangan Pemuda beserta solusinya:
Masih teringat di benak kita bahwa dalam kasus yang sering diekspose ke public oleh beberapa media massa tentang kekerasan yang dilakukan oleh pemuda yang berprofesi sebagai di STPDN di saat Orientasi Pengenalan Kampus merupakan salah satu kesalahan yang fatal di lingkungan akademisi kampus tersebut. Kenapa tidak? Mahasiswa yang harusnya menjadi agent 0f intellectual, serta agent of change perubahan negeri ini malah memberikan contoh yang tidak baik.
KEKERASAN tampaknya sudah semakin akrab dengan dunia mahasiswa kita. Selain kematian Wahyu Hidayat, mahasiswa STPDN, kekerasan juga sering terjadi dalam tawuran antarmahasiswa, baik berbeda perguruan tinggi maupun sesama mahasiswa pada perguruan tinggi yang sama.


sumber:Google.http://id.answers.yahoo.com/question/index

KESIMPULAN

Kekerasan dan pelecehan yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini, bukanlah sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba. Namun, semua itu telah tertanam kuat sejak dulu sebelum kemudian akhirnya meledak. Sebagai contoh, masyarakat yang pernah mengenyam dunia pendidikan tentu masih ingat benar dengan istilah MOS (Masa Orientasi Siswa) atau OSPEK (Orientasi Pengenalan Kampus) dengan berbagai nama lainnya. Kedua kegiatan tersebut senantiasa dilakukan setiap tahun untuk menyambut siswa dan mahasiswa baru. Tujuan awalnya adalah untuk memberikan pembekalan, baik materi maupun pengenalan lingkungan sekolah atau kampus kepada siswa maupun mahasiswa baru. Hal ini dianggap penting untuk membantu proses belajar mengajar sebagai kegiatan utama. Sayang, dalam pelaksaannya kedua kegiatan ini justru mengalami penyimpangan tujuan.

SOLUSI

Untuk mengatasi masalah kekerasan dalam dunia pendidikan, penulis memberikan beberapa alternatif solusi penyelesaian dan pencegahan ditinjau dari segi Sosiologi Pendidikan, antara lain :
1. Peran Orang Tua dan Guru
2. Humanisme Pendidikan
3. Guru, Sebagai Ujung Tombak

Selasa, 12 Oktober 2010

individu, keluarga dan masyarakat

KASUS PENJUALAN MANUSIA DI JAWA TIMUR



Perdagangan manusia seperti terjadi di Afrika ini juga terjadi di Indonesia
Di Jawa Timur, menurut organisasi buruh internasional, ILO terdapat sekitar empat ribu anak yang dilacurkan di berbagai tempat. Pihak keamanan masih melacak hal ini, dan selama tiga bulan pertama tahun 2005 ini saja kepolisian di Jawa Timur menangani 6 kasus traffiking yang melibatkan 19 orang menjadi korban.

Menurut laporan pembantu BBC Donny Maulana dari Surabaya, salah satu korban adalah Lina anak berusia 13 tahun dari Pamekasan, Madura yang dilacurkan di Batam.

Di desa pelosok Waru Timur, Pamekasan, Madura inilah Lina kini tinggal. Ia kembali pulang setelah selama 8 bulan di jual di jadikan Pekerja Seks Komersial sebuah lokalisasi di Batam.

Lina gadis berusia 13 tahun putus sekolah sampai kelas 3 SD ini mengenang, pergi kebatam bersama 4 teman seusianya atas tawaran tetangganya bekerja di pabrik roti.

Tapi sesampainya di Batam hanya bohong belaka." Kerjaannya di Batam katanya gajinya 500 ribu jualan kue.Ternyata saya dimasukkan ke tempat perkosaan

"Kerjaan di Batam satu bulan dapat gaji 500 ratus ribu jual kue. Sampai di Batam, saya dimasukkan ke dalam tempat perkosaanlah." tutur Lina.

Tempat perkosaan begitulah Lina menyebut tempatnya kerja di sebuah bar, Bunga Malam, lokalisasi di kawasan Tanjung Kuncang Batam.

Terbelit hutang:
Ia dipaksa melayani laki laki dengan bayaran 100 ribu rupiah per malam. Lina seringkali mendapat ancaman jika tak mau melayani tamu. karena ia harus membayar hutang yang tak pernah ia sadari.

"Utang pesawat, utang baju, dua bulan punya utang 3 juta. Semua itu, sama air, makan. Aku lari lari waktu pertama, kaget, karena aku tidak pernah."

" Tetapi setelah satu minggu karena dimarahin terus, aku mau, takut dibuang. Karena katanya, kalau melawan akan dibuang ke laut." lanjut Lina.

Lina begitu ia dipanggil selama di Batam. Panggilan itu bukan nama aslinya. Bahkan juga dipaksa menanggalkan pakaian jilbabnya.

Ia pernah mencoba melarikan diri saat saat akan diberangkatkan ke Batam tapi gagal dilakukan. Atas bantuan perhimpunan rekan anak Indonesia, sebuah LSM di Batam, Lina bersama seorang temannya dijemput keluaga agar pulang tanpa tebusan. Tapi dua temannya masih berada di Batam yang hilang entah ke mana.

Ramses Merdeka Ketua Perhimpunan Rekan Anak indonesia mengaku mencoba membebaskan 10 anak usia belasan asal Madura yang dilacurkan di Batam.

Meski sudah pulang Lina masih mencapat cap negatif bahkan ia menjadi topik pembicaraan di desanya.

Dikucilkan masyarakat:

Ahmad Fauzi tokoh masyarakat Waru Timur di Pemekasan, Madura. "Bagaimanapun ini sudah menjadi perbincangan. Lebih lagi perbincangan itu mengandung unsur negatif, pada diri anak. Kalau saya perkirakan lebih 50 persen tidak bisa menerima dia kembali." kata Fauzi.

Pihak keluarga tentu tak terima dengan kejadian penipuan yang menimpa Lina. Kini kepolisian pamekasan madura menyelidiki kasus penjualan Lina ke Batam. Beberapa nama sudah dikantongi untuk dikejar.

Polda Jawa Timur selama tiga bulan pertama tahun 2005 ini 6 kasus traffiking yang melibatkan 19 orang menjadi korban. Dan masih dikembangkan apakah ada jaringan sindikat kasus penjualan anak.

Lembaga perlindungan anak LPA Jawa Timur meyebutkan selama kemiskinan belum terangkat dan masih banyak anak anak putus sekolah maka kasus trafficking, masih banyak.

Siswa putus sekolah menjadi awal penjualan manusia. Karena putus sekolah dan orang tua kurang mampu mereka mudah dibujuk dengan janji muluk


Menurut Cici Sri rejeki pelaksana program untuk trafficking LPA Jawa Timur mengemukakan, "Siswa yang DO sebenarnya bagian dari awal traffciking terjadi. Ketika mereka putus sekolah dan kondisi ekonomi orang tua tidak begitu baik, mereka dengan mudah tergiur untuk dibujuk ke tempat lain dengan tawaran muluk." katanya.

Lina adalah contoh atau bagian dari fenomena gunung es dari berbagai kasus trafficking atau jual beli anak untuk di jadikan pekerja seks komersial.

Dari data ILO IPEC tahun 2004 menyebutkan di Jawa Timur ada lebih dari 4000 anak anak dilacurkan di berbagai lokalisasi. Saat ini masih ditunggu seberapa jauh pengusutan kepolisian terhadap kasus kasus serupa.




sumber:www.bkkbn.go.id/Web

solusi:Deputi III Bidang Perlindungan Perempuan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Subagyo mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi di lapangan pada 2008, perputaran uang dalam kasus trafficking mencapai Rp36 triliun. “Dari catatan kami, peredaran uang penjualan narkoba pada 2008 sekira Rp25 triliun. Sedang illegal logging (pembalakan liar) hanya Rp15 triliun,” ungkap Subagyo dalam Seminar Nasional Penanganan Trafficking dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Salatiga, Jateng.

Dia mengatakan, tingginya angka peredaran uang dalam kasus trafficking menjadi pemicu seseorang untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Seminar itu juga menghadirkan pembicara utama yaitu Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Masruchah.

penduduk, masyarakat dan kebudayaan

Contoh Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Dampaknya


PENGABAIAN
Kasus: Vira (24 th), punya anak tak lama setelah menikah. Ia merasa menjadi tawaan yang tidak bebas lagi berkumpul dengan teman-teman. “Real life tak seperti romantisme yang saya bayangkan. Kebebasan saya terampas,” ujarnya. Maka pengasuhan bayi sepenuhnya diserahkan pada baby-sitter. Vira sendiri selalu pulang tepat sebelum suaminya tiba di rumah, seolah seharian mengurus anak. Padahal, “Tidur, mandi, makan, susu, bahkan uang belanja harian dna bulanan, saya serahkan sepenuhnya pada baby-sitter. Saya tak mau tertawan.”

Dampak emosi: Secara alami, anak memilih ibu untuk melekat. Disekap, disentuh, dibelai dan dipeluk adalah kebutuhan utama bayi. dari pengalaman ini bayi menumbuhkan cinta di hati, membangun rasa percaya di dalam diri dan terhadap orang lain, dan yang utama adalah tumbuhnya rasa aman. Itu sebabnya anak-anak dengan riwayat diabaikan, berisiko mengalami masalah-masalah emosi bahkan kejiwaan:

* Mudah cemas, depresi, sulit percaya pada orang lain dan merasa tidak aman.
* Penelitian Dante Cicchetti, ahli psikopatologi dari University of Minessota (AS) menyebut, 80% bayi yang ditelantarkan menunjukkan perilaku kelekatan yang tidak jelas.
* Di usia muda anak menolak dan melawan ppengasuhnya, bingung, gel;isah, atau cemas. Di usia 6 tahun, anak tidak bertingkah laku layaknya anak, ia ingin mendapat perhatian dengan cara melayani orang tuanya.

Dampak fisik: Asupan gizi yang tidak memadai.

Orang tua diharapkan: Konsultasi pada psikolog untuk mengkaji kembali perkawinanya dan untuk apa mempunyai anak, serta mengubah pola pikir.

Bantuan untuk anak oleh orang dewasa lain:

* Periksa anak ke dokter untuk mengetahui tumbuh-kembangnya serta status gizinya.
* Penuhi kebutuhan anak untuk menumbuhkan rasa percaya dan rasa aman.
* Ajak anak bermain dna penuhi kebutuhan emosinya seperti diajak bicara atau dibelai, namun tetap mempertahankan sikap konsisiten, tidak cepat marah dan tidak memberi penilaian negatif pada sikap anak.


jadi,pada kasus di atas terdapat kekerasan jiwa pada anak...yang sering terjadi di kota metropolotan saat ini..ini sangat membahayakan karna akan menggagu perkembangan jiwa dan mental anak.

Minggu, 23 Mei 2010

kesimpulan

Pengembangan metodologi ini menganalisa sistem administrasi yang di gunakan di smkn 3 jakarta secara umum, domain dengan kasus tertentu dapat disesuaikan dibagian analisa. Dengan metodologi SDLC ini diharapkan akan membangun sistem-sistem baru yang akan selalu melakukan updating, dengan selalu mengupdate informasi dan tampilan desain dan sistem yang dibuat dengan baik dan cepat dalam menjalankannya untuk membantu mempermudah daolam pengerjaan admin di smkn 3 jakarta.

Senin, 10 Mei 2010

kendala yang dihadapi dalam proses implementasi sistem dan cara menangulanginya,,

kendala-kendala yang dialami:
-masih memakai sestem operasi yang lama,,sehingga mengambat dalam proses perhitungan,penyimpanan databasenya

-memory yang digunakan terkadang masih kecil tidak sesuai dengan jumlah database

-anti virus sering kurang update sehingga sering kali program atau data base terkena virus,,sehingga menghambat proses implementasinya

cara menangulanginya:

-sering mengupdate anti virus

-menambah memory yang digunakan..

Selasa, 13 April 2010

awal tahapan implementasi,,

Proses awal implementasi yang dilakukan oleh SMKN3 Jakarta adalah sebagai berikut:

1.membuat alur kerja,,agar dapat berjalan sesuai proses yang berlaku atau sistem yang berlaku pada sekolah smk 3 jakarta.

2.membuat sistem yang dapat mempermudah sistem kerja yaitu sistem pembayaran administrasi agar dapat mempermudah dalam pengerjaannya.agar tercapainya tujuan bersama.

3.mempersiapkan software ataupun hardware yang dibutuhkan dalam proses instalasi awal dalam pembuatan sistem.


Apa saja yang dipersiapkan untuk proses instalasi dan pengujian sistemnya:

-software yang di butuhkan,misal:osnya,mic.office karena sistem pembayaran ini lebih menekankan atau lebih banyak memakai aplikasi microsoft office yaitu excle..
-hardware yang dibuthkan,misal:komputer,laptop,flashdish/alat penyimpanan yang lainnya,hard disk,,

Selasa, 16 Maret 2010

Implementasi itu bisa diartikan sebagai proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Bisa diartikan juga sebagai pelaksanaan atau penerapan.

Implementasi Sistem adalah suatu proses untuk menempatkan informasi baru kedalam operasi. Dalam hal ini, menurut “Whitten, Bentley & Barlow, 1993″, Implementasi Sistem mempunyai 4 tahap, yaitu :

1. Membuat dan menguji basis data & jaringan.

Penerapan sistem yang baru atau perbaikan sistem dibuat pada basis data dan jaringan yang telah ada. Jika penerapan sistem yang baru memerlukan basis data dan jaringan yang baru atau dimodifikasi, maka sistem yang baru ini biasanya harus diimplementasikan sebelum pemasangan program komputer.

2. Membuat dan menguji program.

Merupakan tahap pertama untuk siklus pengembangan sistem yang spesifik bagi programer. Bertujuan untuk mengembangkan rencana yang lebih rinci dalam pengembangan dan pengujian program komputer yang baru.

3. Memasang dan menguji sistem baru.

Tahap ini dilakukan untuk menyakinkan bahwa kebutuhan integrasi sistem baru terpenuhi.

4. Mengirim sistem baru kedalam sistem operasi.

Tujuan tahap ini adalah untuk mengubah secara perlahan – lahan sistem lama menjadi sistem baru sehingga perlu dilakukan pemasangan basis data yang akan digunakan pada sistem baru.


-Membuat dan menguji basis data & jaringan pada basis datanya,,,sudah dilakukan pengujian sehingga sangat membantu dalam perhitungan jumlah spp tiap bulannya dalam bidang pembayaran spp.

-Membuat dan menguji program pada program secepat mungkin smkn 3 berusaha melalakukan pengupdate program sehingga membabtu memudahkan atau mempercepat proses perhitungan setiap bulannya.

-sistem baru akan berusaha diterapkan demi kelancaran perhitungan dan meminimalisir kesalahan,,,,

-pada tahap ini sama seperti tahap kedua yang selalu berusaha melakukan perubahan demi tercipta tujuan bersama pada smkn 3 jakarta...

Jumat, 26 Februari 2010

Systems Development Life Cycle (SDLC)

Systems Development Life Cycle (SDLC)



SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah
dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi dalam tiga kegiatan
utama, yaitu :
a. Analysis
b. Design
c. Implementation
Setiap kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan melalui tujuan (purpose) dan
hasil kegiatannya (deliverable).
Apabila kegiatan utama tersebut dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang
lebih rinci dapat digambarkan seperti berikut :

+---------------------------------------------------------------------+
: ANALYSIS : DESIGN : IMPLEMENTATION :
+---------------------------------------------------------------------+
: :
+---------------+ : :
+-->: Problem : : :
| : Detection : : :
| +---------------+ +-----------+ +-----------+
+---------> | | : | | : |
| +---------------+ | : +---------------+ | : +---------------+
| : Initial : | : : Output : | : : Programming / :
| : Investigation : | : : : | : : test :
| +---------------+ | : +---------------+ | : +---------------+
+---------> | | : | | : |
| +---------------+ | : +---------------+ | : +---------------+
| : Requirements : | : : Input : | : : Training / :
| : Analysis : | : : : | : : Other :
| +---------------+ | : +---------------+ | : +---------------+
+---------> | | : | | : |
+---------------+ | : +---------------+ | : +---------------+
: Generation of : | : : Files :--+ : : System :
: Alternatives : | : : : : : Change Over :
+---------------+ | : +---------------+ : +---------------+
| | : :
+---------------+ | : :
: Selection of :--+ : :
: Proper System : : :
+---------------+ : :

Gambar 4.3 : Stages of Problem Solving Systems Development Life Cycle (SDLC)

ANALYSIS
Dalam tahap analisis ini, digunakan oleh analis sistem untuk :
a. Membuat keputusan apabila sistem saat ini mempunyai masalah atau sudah
tidak berfungsi secara baik dan hasil analisisnya digunakan sebagai dasar
untuk memperbaiki sistem
b. Mengetahui ruang lingkup pekerjaannya yang akan ditanganinya.
c. Memahami sistem yang sedang berjalan saat ini
d. Mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap analisis ini adalah :

1. Problem detection
a. Tujuan : Mendeteksi sistem, apabila sistem saat ini semakin
berkurang manfaatnya (memburuk).
b. Hasil : Laporan pendahuluan tentang permasalahan yang terjadi
dalam sistem.

2. Initial investigation
a. Tujuan : Memerikan sistem saat ini dengan penekanan pada daerah-
daerah yang menimbulkan permasalahan.
b. Hasil : Penjelasan sistem saat ini.

3. Requirement analysis (determination of ideal systems)
a. Tujuan : Mendapatkan konsensus dari komunitas pemakai dari sistem
informasi yang ideal. Sebuah penggantian sistem akan
menimbulkan jarak antara sistem saat ini dengan sistem
yang ideal (yang mengacu ke komputerisasi).
b. Hasil : Penjelasan kebutuhan analisis terhadap sistem.

4. Generation of system alternatives
a. Tujuan : Menggali (explore) perbedaan dari alternatif sistem dalam
mengurangi jarak (gap) antara sistem saat ini dengan
sistem idealnya.
b. Hasil : Dokumen-dokumen tentang alternatif sistem yang akan
digunakan untuk memperbaiki sistem.

5. Selection of proper system
a. Tujuan : Membandingkan alternatif-alernatif sistem dengan
menggunakan metodologi terstruktur, memilih alternatif
sistem yang paling baik, dan menjualnya (sell) kepada
management.
b. Hasil : Hasil-hasil dari studi sistem.

DESIGN
Dalam tahap perancangan (desgin) memiliki tujuan, yaitu untuk :
a. Mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang
dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang
terbaik.

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perancangan ini adalah :

6. Output design
a. Tujuan : Memerikan bentuk-bentuk laporan sistem dan dokumennya.
b. Hasil : Bentuk (forms) dari dokumentasi keluaran (output).

7. Input design
a. Tujuan : Memerikan bentuk-bentuk masukan didokumen dan dilayar ke
sistem informasi.
b. Hasil : Bentuk (forms) dari dokumentasi masukan (input).

8. File design
a. Tujuan : Memerikan bentuk-bentuk file-file yang dibutuhkan dalam
sistem informasi.
b. Hasil : Bentuk (forms) dari dokumentasi file.

IMPLEMENTATION
Dalam tahap implementasi memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk :
a. Melakukan kegiatan spesifikasi rancangan logikal ke dalam kegiatan yang
sebenarnya dari sistem informasi yang akan dibangunnya atau dikembangkannya.
b. Mengimplementasikan sistem yang baru.
c. Menjamin bahwa sistem yang baru dapat berjalan secara optimal.

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap implementasi ini adalah :

9. Programming & testing
a. Tujuan : Mengkonversikan perancangan logikal ke dalam kegiatan
operasi coding dengan menggunakan bahasa pemograman
tertentu, dan mengetest semua program serta memastikan
semua fungsi / modul program dapat berjalan secara benar.
b. Hasil : Coding program dan spesifikasi program.

10.Training
a. Tujuan : Memimpin (conduct) pelatihan dalam menggunakan sistem,
persiapan lokasi latihan dan tugas-tugas lain yang
berhubungan denganp pelatihan (buku-buku panduan sistem).
b. Hasil : Rencana pelatihan sistem, modul-modul katihan dan
sebagainya.

11. System changeover
a. Tujuan : Merubah pemakaian sistem lama ke sistem bari dari sistem
informasi yang berhasil dibangun.Perubahan sistem merupakan tanggungjawab team designer ke pemakai siste (user organization).
b. Hasil : Rencana (jadwal dan metode) perubahan sistem (contract).

dan pada kali ini SLDC yang akan saya bahas yaitu mengenai sistem pada sekoloah SMKN 3 JAKARTA,,dimana dalam sekolah kejuruan ini memiliki sistem ataupun dalam pengajaran,,,absensi guru atau murid,,dan tata usaha di dalamnya,,tetapi kali ini saya akan lebih membahas mengenai sistem pembayaran atau biaya administrasi tiap bulan disini hardware yang digunakan sudah menggunakan Laptop sebagai alat bantu penyimpanan database murid yang telah dan belum membayar,software yang di gunakan yaitu menggunakan mic.office Excel dan sebagai databasenya ialah data murid meliputi:NIS,Nama_Murid,Kelas,Jurusan,,,dan prosedur yang di gunakan yaitu setipa murid ketika ingin membayar menuju loket pembayaran dan menyerahkan kartu pembayaran masing2 murid lalu petugas administrasi akan mencatat secara manual dan akan menginput ke dalam sistem yang telah tersedia,,,dan di lakukan setiap awal bulan,,yaitu sebulan sekali,,